Kamis 13 May 2021 08:16 WIB

Isu Buruh dan HAM Bayangi Perhelatan Piala Dunia 2022

FIFA membahas masalah kesejahteraan pekerja dan HAM jelang Piala Dunia 2022 Qatar.

FIFA berencana membahas masalah terkait kesejahteraan pekerja dan HAM jelang perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar.
Foto: EPA/STEFFEN SCHMIDT
FIFA berencana membahas masalah terkait kesejahteraan pekerja dan HAM jelang perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi sepak bola internasional FIFA mengatakan akan mengadakan pembicaraan dengan sejumlah anggota asosiasi dan konfederasi. Mereka berencana membahas masalah kesejahteraan pekerja dan hak asasi manusia di negara tuan rumah Qatar menjelang Piala Dunia 2022.

Pada Februari lalu, Guardian Inggris melaporkan bahwa setidaknya 6.500 pekerja migran meninggal di Qatar sejak negara tersebut memenangi hak menjadi tuan rumah Piala Dunia  2022 pada 10 tahun lalu. Banyak di antara mereka yang bekerja di proyek Piala Dunia.

Pemain dari Jerman, Belanda dan Norwegia sejak saat itu mengenakan kaos yang menyuarakan keprihatinan atas hak asasi manusia di Qatar dalam kualifikasi Piala Dunia sebelum pertandingan dimulai. Dalam pertemuan bersama FIFA, sekretaris Jenderal badan penyelenggara Qatar, Hassan Al Thawadi, meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa "kemajuan signifikan" telah dicapai melalui program reformasi ketenagakerjaan sejak Qatar dianugerahi turnamen bola tersebut pada 2010.

Pertemuan itu juga menampilkan presentasi dari organisasi hak asasi manusia dan serikat pekerja yang mengetahui langsung situasi di lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan kepuasan anggota asosiasi sangat penting terhadap reformasi ketenagakerjaan yang baru-baru ini telah "menguntungkan puluhan ribu pekerja di seluruh Qatar."

"Saya sangat menyambut baik keterlibatan konstruktif anggota asosiasi kami pada topik penting ini," kata Infantino, dikutip dari Reuters, Rabu.

"Kami tahu masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi kami perlu mengakui kemajuan signifikan yang dicapai dalam waktu yang sangat singkat, berkat komitmen dari otoritas tertinggi di negara tersebut, dan untuk memastikan bahwa setiap perdebatan tentang masalah kompleks ini harus diselesaikan berdasarkan fakta yang diverifikasi."

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement