REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta daerah yang ingin menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) memiliki modal awal infrastruktur. Sebab, tidak bisa semua diandalkan kepada pemerintah pusat.
"Ke depannya, ini bisa jadi investasi daerah. Karena sebenarnya kelangsungan 'sport center' tidak selalu datang dari 'event' olahraga. Tetapi justru banyak dari non olahraga," kata Direktur Prasarana Strategis pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam bincang-bincang terkait PON Papua di Media Center PON Papua, Jakarta, Rabu (13/10).
Menurut dia, pemerintah pusat sifatnya hanya membantu sehingga calon tuan rumah PON harus memiliki sistem keberlanjutan pembinaan olahraga di daerahnya. "Keberlanjutan itu bukan hanya dari sisi pemeliharaan 'venue' (tempat), tetapi juga menjaga agar 'event-event' olahraga bisa secara kontinu digelar di daerah tersebut," katanya.
Jadi, Iwan melanjutkan, kebutuhan akan MICE (kegiatan yang terdapat dalam industri pariwisata, termasuk 'sport tourism' dan 'sport industry') bisa beriringan dengan pembangunan venue.Selama ini, kata dia, penerapan hal tersebut belum terlihat dari daerah penyelenggaraan PON sebelumnya, seperti Kalimantan Timur dan Riau.
"Kalau pembangunan dari APBN, sisi bisnisnya tidak terlalu dipikirkan, tetapi kalau dari awal daerah sudah ada perencanaan soal apa pemanfaatannya (tempat pertandingan), maka bisa mendatangkan pendapatan untuk daerah tersebut," kata dia.
Dia mencontohkan pengelolaan sarana-prasarana di luar negeri. Pengelola stadion sepak bola bisa mengadakan tur stadion, lalu menyentuh sisi pemasaran cinderamata untuk mendapatkan pemasukan. "Jadi selain ada 'venue management', harus ada 'sport management'-nya juga," ujar Iwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika