REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat sepak bola Indonesia Mohamad Kusnaeni meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak hanya fokus kepada pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) dalam agenda Transformasi Sepak Bola Indonesia. Ia juga menilai, upaya FIFA meminta KLB dipercepat adalah untuk memberikan signal kepada pemerintah bahwa langkah transformasi sudah dimulai.
Sebelumnya, FIFA telah memberikan rekomendasi kepada PSSI untuk mempercepat pelaksanaan KLB menjadi 16 Februari 2023. Kusnaeni menilai FIFA ingin Indonesia punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan gelaran Piala Dunia U-20 2023 pada 20 Mei – 11 Juni 2023. Selain itu, kata dia, FIFA juga melihat kompetisi sepak bola Indonesia tidak berjalan, sebab itu perlu perbaikan segera.
"Jadi FIFA melihat bahwa sepak bola Indonesia tidak berjalan, pemerintah belum ngasih lampu hijau (untuk menggelar kembali kompetisi) karena belum ada penyelesaian (Transformasi), makannya FIFA menyadari harus ada penyelesaian segera," kata Kusnaeni saat dihubungi Republika, Ahad (13/11/2022).
Sebab itu, kata dia, ketika PSSI meminta rekomendasi untuk menggelar KLB, FIFA justru minta KLB lebih dipercepat lagi. "Itu artinya FIFA memberikan signal kepada pemerintah bahwa FIFA menginginkan perubahan, mendukung KLB dengan harapan pemerintah Indonesia kemudian tergerak untuk mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan kompetisi lagi," tambahnya.
Bung Kus, sapaan Kusnaeni, menilai kompetisi sepak bola Indonesia sebetulnya bisa kembali bergulir meskipun KLB PSSI belum terlaksana. Setidaknya, kata dia, pemerintah bisa melihat adanya keinginan dari PSSI untuk melakukan perubahan, yang salah satunya melalui KLB.
Tetapi, dia juga meminta agar PSSI tidak hanya berfokus pada pelaksanaan KLB. Pasalnya, KLB hanya salah satu dari sekian banyak pekerjaan rumah (PR) PSSI.
"Negara juga berharap PSSI nggak cuma sibuk nungguin KLB, tetapi juga sambil membenahi apa yang bisa dibenahi. Negara sedang melakukan tanggung jawabnya, seperti pembenahan sarana pra-sarana dan infrastruktur. PSSI kan punya tanggung jawab, SDM itu kan ranahnya PSSI, bukan urusan pemerintah," kata dia.
"Pembenahan match commisioner, sefety and security officer, medical officer, media officer, itu kan wilayahnya PSSI. Mumpung kompetisi belum jalan, itu yang seharusnya PSSI lakukan, seperti upaya sertifikasi, pembaruan dan lain-lain. Jadi jangan cuma sibuk mikirin KLB tapi yang kongkret nggak dijalanin," tambahnya.
Ia meminta PSSI mengambil upaya lebih untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu secara bersamaan dan bukan hanya mencurahkan fokus kepada KLB semata. Jadi, kata dia, ketika nanti kompetisi akhirnya bisa berjalan kembali semuanya sudah siap. PSSI harus menyadari bahwa ini bagian dari tanggung jawab mereka sebagai federasi, dan meraka akan mempertanggungjawabkannya di KLB nanti.
"Kalau rekomendasi TFIPF, Komnas HAM tidak dilakukan, itu akan ada konsekuensi yang lain, misalnya konsekuensi hukum, karena rekomendasi yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi tidak dijalankan. Itu yang harus dimaknai oleh pengurus sekarang," kata Bung Kus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
