REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengapresiasi upaya Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir yang mengusulkan pemberian ganti rugi terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) imbas dibatalkannya gelaran Piala Dunia U-20 2023 Indonesia.

"Ini kan risiko dari sebuah kebijakan yang kemudian tidak implementatif, tidak terjadi, tidak terlaksana. Jadi, saya setuju usulannya agar diberikan kompensasi UMKM. Selama ini sudah banyak membantu dalam hal mempromosikan Piala Dunia U-20," kata Trubus, Jumat (14/4/2023).

Trubus menegaskan, UMKM punya posisi strategis sebagai pihak yang mendorong terjadinya gelaran Piala Dunia U-20 secara lancar dan sukses, meskipun pada akhirnya dibatalkan oleh FIFA. "Jadi mereka-mereka (UMKM) memang harus ada talangan, harus ada subsidi pengganti, paling tidak dari upaya pemerintah selama ini."

Menurut Trubus, landasan pemberian ganti rugi itu bisa merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Piala Dunia U-20 di mana keduanya merupakan dasar penyelenggaraan dan dukungan sarana prasarana pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Tanah Air. "Memang problemnya (ganti rugi) itu tidak ada payung hukumnya penggantian, tetapi payung hukumnya ya bisa Keppres dan Inpres penyelenggaraan Piala Dunia U-20."

Trubus menambahkan, dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi, Erick Thohir yang mewakili PSSI dan pemerintah tidak melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mendukung UMKM terlibat aktif dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan pemerintah. "Kalau pemerintah lepas tangan dan tidak memberikan ganti, nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya kurang mendapat dukungan," jelasnya.

Sebelumnya, Erick Thohir yang juga Menteri BUMN itu mengusulkan, pemerintah dapat mengganti kerugian UMKM imbas batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia, salah satunya yang menjadi pemegang lisensi merchandise.

Erick menjamin PSSI bersama pemerintah akan duduk bersama mencari solusi atas dana-dana yang terbuang untuk persiapan perhelatan bergengsi itu, termasuk menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Erick juga menyebutkan pihaknya juga akan menuntaskan kontrak-kontrak yang sudah terjalin dengan UMKM, dengan perkiraan nilai mencapai Rp 22 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika