REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Presiden Barcelona, Joan Laporta menegaskan klubnya tidak pernah memanfaatkan jasa wasit untuk mempengaruhi hasil pertandingan. Menurut dia, berbagai isu miring yang terdengar, bagian dari kampanye kotor untuk menyerang Barca.
Situasi bermula dari aktivitas Blaugrana yang membayar perusahaan milik mantan wasit, Jose Maria Enriquez Negreira. Total Raksasa Katalan mengeluarkan tujuh juta euro untuk urusan ini, dari 2001 hingga 2018. Pengadilan Spanyol memulai penyelidikan kasus tersebut.
Laporta menegaskan, pihaknya melakukan pembayaran bertujuan untuk mendapatkan layanan berkaitan dengan kepanduan dan laporan teknis tentang wasit. "Barcelona tidak pernah bertindak dengan maksud mengubah atau memengaruhi kompetisi," kata tokoh berusia 60 tahun, dikutip dari espn.co.uk, Senin (17/4/2023).
Menurutnya, pengadilan tidak menemukan bukti yang berlawanan dengan keterangan mereka. Ia merasa klubnya menjadi korban isu negatif. Sesuatu yang bisa merusak reputasi klub.
Laporta berpendapat mereka seperti mendapat hukuman mati tanpa pengadilan. Sejumlah pihak tidak menghormati asas praduga tak bersalah. Barca menyerang balik.
"Ini hasil kampanye kotor melawan Barcelona. Kami mengambil tindakan hukum dan telah mengajukan 20 tuntutan hukum terhadap wartawan dan orang-orang karena pencemaran nama baik," ujar sosok yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.
Presiden La Liga, Javier Tebas termasuk pihak yang aktif menyerang Raksasa Katalan. Tebas menyebut skandal ini sebagai krisis reputasi terbesar yang dihadapi Liga Spanyol. Ia memberikan beberapa bukti yang masih diragukan kebenarannya.
Laporta berang. Ia menilai tindakan Tebas sangat tidak profesional. Belakangan memicu kontroversi.
"Dia terus memicu kontroversi dan bahkan memberikan dokumentasi palsu kepada jaksa," ujar Laporta.
Lulusan Universitas Barcelona ini juga mengkritis Real Madrid. Menurutnya selama tujuh dekade, sebagian besar Presiden Komite Wasit merupakan mantan anggota, mantan pemain, serta mantan direktur Madrid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
