REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operator kompetisi sepak bola nasional Liga Indonesia Baru (LIB) memastikan kick-off perdana kompetisi Liga 1 2018 molor. Persoalan jadwal pertandingan dan sengketa subsidi klub 2017 menjadi sebab penundaan gelaran perdana kompetisi kasta utama musim ini.
Subdirektur LIB Tigor Shalomboboy mengatakan, pemoloran kick-off perdana Liga 1 bisa sampai pekan terakhir Maret. Semula PSSI lewat Plt Ketua Umum Joko Driyono meminta LIB agar memulai Liga 1 musim ini dalam koridor waktu antara 3 sampai 10 Maret dan tuntas pada akhir November 2018.
"Kalau pertanyaannya mundur atau tidak, saya jawab iya. Mundur," ujar Tigor, Ahad (4/3).
Tigor menerangkan, perkembangan pelaksanaan Liga 1 musim ini mengundang banyak kendala yang harus diselesaikan dalam pekan-pekan mendatang. Faktor penundaan pertama yaitu soal jadwal pertandingan. Kata dia, komunikasi antara LIB dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebetulnya sudah membahas dan menyusun seluruh kompetisi musim ini. Terutama di Liga 1. Tetapi penyesuaian jadwal tersebut belum rampung mengingat banyaknya agenda nasional, pun juga internasional sepanjang 2018.
Selain kompetisi Liga 1 dan Liga 2 serta kasta bawah lainnya, LIB dan PSSI juga merencanakan gelaran Piala Indonesia. Jadwal padat kompetisi mengharuskan tata ulang waktu pertandingan yang matang antarklub peserta liga. Selain itu, ada sejumlah agenda non-kompetisi yang berkelindan dengan pelaksanaan liga itu sendiri.
Seperti, Asian Games 2018 dan pesta demokrasi yang mengharuskan liga diliburkan sementara. Terutama selama Asian Games yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang, Agustus tahun ini. Terkait itu, jadwal pertandingan Liga 1 juga berkelindan dengan sejumlah gelaran nasional dan internasional serta program latihan jangka panjang (TC) timnas Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.
Namun lebih dari itu, alasan pemunduran kick-off Liga 1 musim ini terutama karena faktor sengketa subsidi klub 2017 yang belum pungkas. Tigor menerangkan, PSSI pekan lalu mengultimatum LIB agar menunda gelaran perdana kompetisi utama nasional sebelum tunggakan subsidi klub musim lalu pungkas. "Kami punya kewajiban (bayar) yang belum tuntas dan harus diselesaikan sebelum Liga 1 (2018) dimulai. Itu perintah federasi," ujar dia.
Menurut Tigor, sebagai induk sepak bola nasional yang memproteksi hak peserta kompetisi, desakan PSSI kepada LIB tersebut menjadi wajar disuarakan. Namun ia melanjutkan, desakan PSSI tersebut bukan tak terjawab. LIB, kata dia, baru bisa melaksanakan penyelesaian sengketa tersebut dalam pekan ini lewat rapat umum pemegang saham (RUPS) LIB. Rencananya, pertemuan digelar pada 8 Maret di Jakarta.
Isu utama dalam RUPS tersebut, Tigor mengatakan, menyangkut soal penyelesaian subsidi klub 2017. RUPS adalah aksi korporasi yang harus ditempuh para pemilik saham di LIB. "Keputusan apapun dalam RUPS nanti, kami akan jalankan," sambung dia.
Para pemilik saham di LIB, yaitu 18 klub peserta Liga 1 2017, punya hak tagih subsidi tahun lalu. Klub-klub tersebut punya 90 persen saham. Selebihnya, kepemilikan saham adalah PSSI. Pemilik saham mayoritas sejak awal Februari lalu mendesak agar RUPS digelar. Selain meminta pertanggungjawaban kinerja direksi LIB, 90 persen pemegang saham tersebut juga akan mempertanyakan soal tunggakan subsidi klub tahun lalu.
Tercatat, LIB masih punya kewajiban bayar sekira Rp 2,1 miliar kepada masing-masing klub Liga 1. Pun LIB masih belum membayar subsidi klub serta hadiah juara Liga 2 2017. Klub-klub tersebut memang sejak pertengahan bulan lalu mendesak agar Liga 1 2018 ditunda pelaksanaannya sebelum LIB melunasi subsidi musim lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
