REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kericuhan mewarnai laga pembuka kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1 2019 antara PSS Sleman kontra Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (15/5) malam. Bukan hanya kericuhan antar suporter di tribun penonton, wasit yang mengatur jalannya pertandingan juga dinilai kerap mengambil keputusan yang salah khususnya terkait off side.
Pengamat sepak bola nasional, Akmal Marhali menilai helatan Liga 1 musim ini hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab. Baik PSSI maupun PT. Liga Indonesia Baru (LIB) menurutnya tidak melakukan perbaikan sama sekali pada hal-hal yang fundamental. Utamanya adalah perihal penunjukkan wasit yang kredibel untuk memimpin pertandingan.
Koordinator Save Our Soccer (SOS) ini menyebut wasit beberapa kali melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan terkait off side. "Ini masalah klasik setiap musim yang tak juga dilakukan perbaikan. Tidak ada penyegaran wasit. Tidak ada upgrade wasit," kata Akmal kepada Republika.co.id melalui pesan singkat, Kamis (16/5).
Akmal mempertanyakan kinerja Badan Independen Wasit yang dibentuk oleh PSSI dan LIB. Sebelumnya, LIB dan PSSI telah membentuk Badan Independen Wasit yang bertugas untuk mengatur dan menugaskan wasit di seluruh pertandingan Liga 1 musim ini. Menurut Akmal, Badan ini juga seharusnya bertindak cepat dan tegas untuk memberikan penilaian pada kinerja wasit.
"Kesalahan elementer dan buruknya pemahaman wasit terhadap rule of the games dari IFAB (International Football Association Board) bisa menjadi pemicu kekisruhan di lapangan," ujarnya.
Dia menambakan, Komite Disiplin (Komdis) PSSI juga harus segera mengambil keputusan tegas dan memberikan sanksi kepada Panpel PSS Sleman yang dapat memberikan efek jera agar klub lain bisa lebih berhati-hati dan mencegah kejadian serupa menimpa mereka.
Menurutnya, Komdis maupun Komite Banding (Komding) tidak pernah tegas pada putusannya. Dia mencontohkan pada kasus hukuman tanpa penonton kepada Bali United dan PSS Sleman yang tiba-tiba dianulir jelang Liga 1 bergulir. Padahal menurutnya, banding bisa dilakukan tiga hari setelah putusan Komdis dikeluarkan.
"Tapi ini sudah lama tiba-tiba ada banding. PSSI terlalu mudah menganulir putusan hukum yang sifatnya immaterial. Tapi kalau denda jarang sekali terjadi (banding), kalau bisa ditambah," ujarnya.
Selain itu, Akmal juga mempertanyakan kinerja Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap kompetisi Liga 1. Menurutnya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi jika BOPI, PSSI, dan panpel pertandingan telah melakukan persiapan secara matang.
Terlebih, gelaran kompetisi musim ini terdapat jeda selama beberapa bulan, namun pihak berwenang tidak melakukan sosialisasi terhadap suporter untuk tidak berbuat anarkis di setiap pertandingan saat mendukung klub kebanggaan mereka.
“BOPI harus bertanggung jawab atas kasus semalam akibat tidak efektifnya kinerja sebagai badan pengawas profesional. BOPI lebih sebagai tukang stempel, kalau BOPI tugasnya hanya seperti ini lebih baik dibubarkan saja karena hanya memperpanjang birokrasi administrasi," ujar Akmal.
Menurutnya BOPI seharusnya sejak awal bisa lebih tegas melakukan cek dan ricek kesiapan kompetisi agar reformasi tata kelola yang diinginkan bisa berjalan. "Tapi nyatanya enggak berbuat apa-apa," katanya.
Sementara itu, PSSI meminta maaf serta sangat menyesalkan terjadinya insiden pada laga perdana Liga 1 2019 antara PSS Sleman melawan Arema FC. Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha Destria menyayangkan hal tersebut terjadi, bahkan di laga pembuka. Tisha mengatakan, Komdis akan bersikap tegas terkait pertandingan ini.
"Selanjutnya kami menunggu laporan panpel. Karena kejadian ini harus diusut secara tuntas," kata Tisha dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis (16/5).
Tisha mengatakan, insiden ini akan menjadi pelajaran serta evaluasi agar pada laga-laga selanjutnya tidak terulang. "Kami juga terus menghimbau suporter agar bersikap dewasa dan menahan diri agar tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan klub," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
