REPUBLIKA.CO.ID, LONDON --Liga Primer Inggris diminta untuk mempertimbangkan catatan pelanggaran hak asasi manusia Arab Saudi, di tengah pembelian Newcastle United.
Larangan Saudi untuk menayangkan Liga Inggris oleh pemegang hak siar oleh beIN Sports telah dicabut setelah empat setengah tahun. Selain itu proses arbitrase antara beIN Sports dan kerajaan Saudi juga disebut telah mencapai titik temu.
Oleh karena itu, proses ambil alih Newcastle disebut bakal selesai tidak lama lagi. Tapi langkah tersebut mendapat kritik dari Amnesty Internasional. Mereka mengingatkan kalau catatan hak asasi manusia harus jadi pertimbangan Liga Primer apakah pembelian tersebut lanjut atau tidak.
Proses ambil alih akan dilakukan oleh Saudi Public Investment Fund (PIF), yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, seharga 300 juta euro, setara dengan 80 persen saham klub. Kepala eksekutif Amnesty Inggris, Sacha Deshmukh meminta Liga Primer mencegah pembelian tersebut.
''Alih-alih membiarkan mereka yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius untuk masuk ke sepak bola Inggris hanya karena mereka memiliki kantong yang dalam, kami telah mendesak Liga Premier untuk mengubah tes pemilik dan direktur mereka untuk mengatasi masalah hak asasi manusia,''ucap Sacha, dikutip dari Independent, Kamis (7/10).
Menurut Amnesty, di bawah kepemimpinan Mohammed Bin Salman, situasi hak asasi di Arab Saudi masih menakutkan. Salah satunya penangkapan dan penahanan aktivis wanita, Shia, yang kerap mengkritik pemerintah. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga kerap menangkap orang secara tidak adil.
''Kepemilikan Saudi di St James' Park hanya soal citra manajemen Putra Mahkota Mohammed Bin Salman dan pemerintahannya dibandingkan soal sepak bola,'' ujar Sacha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
