Kepastian kehadiran klub ISL tersebut diputuskan pada rapat yang dilakukan bersama dengan PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (26/4). "Kami sepakat akan menghadiri undangan Kemenpora. Kami meminta pada pertemuan besok Menpora juga hadir," kata perwakilan klub peserta ISL 2015, Aidil Fitri usai pertemuan.

Menurut dia, saat menghadiri undangan Kemenpora, klub ISL akan datang semuanya termasuk Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya yang tidak masuk dalam list undangan pemerintah. Artinya, 18 klub akan hadir dan akan mempertanyakan kondisi yang terjadi.

Pada undangan yang ditandangani oleh Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, hanya ada 16 klub saja yang diundang. Selain itu, pemerintah juga mengundang PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi tertinggi di Tanah Air itu.

"Kami tetap kompak dan bersatu. Kami semuanya juga bertekad agar kompetisi tetap berjalan," kata pria yang juga Manajer Umum klub Pusamania Borneo FC itu.

Dalam pertemuannya dengan Kemenpora, kata dia, selain akan menanyakan masalah larangan berkompetisi pihaknya telah menyiapkan beberapa materi pertanyaan yang harus dijawab oleh Menpora Imam Nahrawi. Selain itu, juga akan meminta pengakuan PSSI kepengurusan baru.

Sementara itu, Manajer Persiram Raja Ampat Henry Wairara berharap Menpora Imam Nahrawi mempertimbangkan kembali keputusannya. Hal ini didasarkan karena klub berada dalam naungan PSSI dan kepengurusan baru ini terpilih dengan sah pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, 18 April.

"Kami berharap pembekuan segera dicabut dan kompetisi bisa berjalan dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi menerbitkan surat yang menyatakan tidak mengakui semua kegiatan PSSI per 17 April karena menilai induk organisasi sepak bola Indonesia abai dalam menindaklanjuti peringatan pemerintah terutama kasus Arema dan Persebaya yang menyangkut legalitas.

Dampak dari surat tersebut, kompetisi ISL yang seharusnya mulai digulirkan Sabtu (25/4) urung digelar karena tidak mendapatkan ijin keramaian dari aparat kepolisian. Tidak turunnya ijin ini karena Kemenpora telah mengirimkan surat ke Mabes Polri agar tidak menerbitkan surat izin keramaian.