REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyerah soal desakan untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan, forum tertinggi tersebut sepenuhnya di luar tanggung jawab pemerintah.

Juru Bicara Kemenpora, Gatot Dewa Broto mengatakan pemerintah hanya menjanjikan sengketa sepak bola di Tanah Air akan tuntas dalam bulan ini. Menurutnya, itu sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghendaki penyelesaian persoalan sepak bola nasional.

Normalisasi, kata dia, pun akan dilakukan sebelum Kongres FIFA 13 Mei mendatang. Yaitu melalui pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan Menpora Imam Nahrawi mencabut SK 01307/2015 tentang Pembekuan PSSI. Langkah tersebut dilakukan agar FIFA mencabut embargo sepak bola nasional.

"Prosedurnya lewat keputusan menteri baru untuk mencabut SK Pembekuan PSSI," ujar Gatot kepada wartawan di Kemenpora, Jakarta, Selasa (3/5).

Gatot mengungkapkan pencabutan pembekuan itu akan dilakukan tanpa memberikan syarat apapun. "SK baru cuma menerangkan pencabutan. Nggak ada embel-embel lainnya," kata dia. Adapun terkait KLB, Gatot menerangkan pemerintah tak bisa mendesakkan rencana itu. Karena kata dia, pemerintah tak punya tangan panjang melakukan intervensi agar KLB untuk pergantian kepengurusan PSSI bisa dilakukan.

"Itu kewenangannya voters (anggota dan pemilik suara di PSSI)," sambung dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika