REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 dijadwalkan menggelar rapat virtual pada Senin 21 Juni 2021 untuk membahas dan memutuskan regulasi batasan penonton ajang olahraga di tengah pandemi COVID-19 itu. Perwakilan Komite Olimpiade Internasional (IOC) beserta empat pemangku kepetingan lainnya dijadwalkan ambil bagia, termasuk dari pemerintah Jepang dan pemerintah kota Tokyo.
"Ada masalah dengan tiket, jadi kami akan menimbulkan masalah bagi banyak orang kecuali kami membuat keputusan untuk Olimpiade sekarang," kata Presiden Komite Penyelenggara Olimpiade Tokyo, Seiko Hashimoto, dikutip dari Kyodo, Jumat (18/6). "Ini akan menjadi kesempatan untuk keputusan terakhir."
Pemerintah Jepang telah menyatakan akan mengizinkan kapasitas hingga 10 ribu orang untuk acara-acara besar. Syaratnya selama tidak melebih 50 persen dari kapasitas tempat, di daerah-daerah yang tidak dalam keadaan darurat Covid-19 atau dalam keadaan darurat semu.
Pemerintah Jepang dan pejabat Olimpiade berencana menerapkan kebijakan itu juga untuk Olimpiade yang akan dimulai 23 Juli dan Paralimpiade.Namun, Hashimoto mengatakan penyelenggara mungkin perlu membuat perubahan pada kebijakan tersebut tentang berapa banyak penonton yang diizinkan hadir di venue jika situasi pandemi berubah.
Pada Maret, lima badan penyelenggara memutuskan untuk menggelar pertandingan tanpa penonton dari luar negeri karena pandemi. Penyelenggara awalnya berencana untuk menyetujui kebijakan mengenai penonton yang tinggal di Jepang pada April, namun mereka menunda keputusan tersebut hingga Juni untuk memantau kondisi pandemi dengan cermat. Keadaan darurat COVID-19 ditetapkan untuk Tokyo pada April menyusul gelombang infeksi keempat.
Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, Kamis, memutuskan bahwa keadaan darurat akan berakhir Ahad (20/6) di ibu kota dan delapan prefektur di Jepang, termasuk Aichi, Osaka dan Fukuoka. Sebagian dari wilayah tersebut akan beralih ke keadaan darurat semu hingga 11 Juli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
