REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) tak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia terkait Tragedi Kanjuruhan Malang. Komunikasi cepat dan intensif dari mantan Presiden Inter Milan Erick Thohir yang menyampaikan surat Presiden Joko Widodo kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, membuat sejauh ini Indonesia tak terkena sanksi oleh induk organisasi sepakbola dunia itu.
Bahkan FIFA akan membantu Indonesia untuk memperbaiki sepak bola nasional dan bos FIFA rencananya melawat ke Indonesia pekan depan. Bersama pemerintah Indonesia, mereka akan membentuk tim yang membantu transformasi sepakbola nasional agar menjadi lebih baik.
Anggota Executive Committee (Exco) PSSI, Hasani Abdulgani berterimakasih atas peran pemerintah yang cepat melakukan komunikasi dengan FIFA setelah terjadinya Tragedi Kanjuruhan.
"Terimakasih kepada pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah melakukan lobi dan komunikasi dengan FIFA. Peran Erick Thohir yang berkomunikasi lancar dan baik dengan FIFA membuat Indonesia tak terkena sanksi. FIFA bahkan akan membentuk tim agar sepakbola nasional kita jadi lebih baik," ujar Hasani, Senin (10/10/2022).
Hasani lebih lanjut menyoroti banyak masalah di industri sepak bola. "Secara kasat mata banyak stadion belum layak. Karena klub tidak punya stadion, yang punya Pemda, dan Pemda tidak tahu kebutuhan klub. Menurut Pemda sudah bagus tetapi dari sisi klub belum cukup, terutama security FIFA belum memenuhi standar," kata dia.
Hasani menambahkan, saat ini baru Bali United yang menggunakan sistem kontrak untuk mengelola stadion. Untuk diketahui, Bali United mengambil hak pengelolaan Stadion I Wayan Dipta yang jadi milik pemerintah daerah dengan sistem kontrak jangka panjang.
"Itu pun bukan pemilik stadion. Tetapi hanya mengelola stadion jangka panjang. Saat ini sepak bola masih pakai izin keramaian, bukan izin industri. Izin keramaian tidak ada kepastian bagi investor. Ini membuat tak ada klub atau investor yang mau bikin atau kelola stadion," ujarnya.
"Kalau Liga di luar negeri jadwal setahun sebelumnya sudah ada, jadi pemilik klub berani bangun atau kelola stadion. Di sini walau LIB sudah keluarkan jadwal, namun saat mau pertandingan masih harus izin keramaian lagi,” kata Hasani.
Dia menyarankan model perizinan sebaiknya diubah, karena izin keramaian memakai dasar hukum berbeda, dengan pertimbangan berdasarkan berbahaya atau tidak sebuah kegiatan bagi publik. “Tapi kalau izin industri, setelah diberikan akan dievaluasi dan dikontrol, apalagi jika ada peristiwa tertentu," ujar Hasani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
