REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menegaskan pemerintah bakal mengambil peran besar terkait pengelolaan timnas Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai salah satu solusi menyelesaikan kisruh sepak bola Indonesia, terutama mengenai pemanggilan pemain Liga Super Indonesia (LSI).
Roy mengatakan selama ini pemain hanya menjadi korban. Keinginan kuat membela timnas harus terbelenggu akibat perseteruan antara PSSI dan KPSI. Tak pelak, skuat timnas yang ada saat ini tidak mempresentasikan para peman terbaik tanah air.
Disampaikan Roy, KPSI telah sepakat melarang para pemain LSI membela timnas selama masih dikelola PSSI. KPSI bakal melepas pemainnya asalkan timnas ditangani pihak netral, salah satunya pemerintah. Sementara PSSI tetap bersikeras menjadi pihak yang mutlak mengelola timnas sesuai yurisdiksi dan sebagai federasi sah yang diakui FIFA.
"Kalau seperti ini terus, tidak akan pernah ketemu," kata Roy ketika dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (12/2).
Karena itu, Roy merasa perlu adanya sikap tegas dari pemerintah. Selain itu, langkah ini diambilnya demi menjaring aspirasi masyarakat yang menginginkan timnas yang kuat.
Meski begitu Roy mengaku belum bisa merinci secara detil rencana tersebut. Ia harus menyusun terlebih dahulu bentuk pengambilalihan timnas seperti apa. "Apakah yang take over pemerintah, dan pelaksana teknisnya gabungan dari PSSI dan KPSI. Masih harus saya finalisasi," ucapnya.
Roy meyakini peran pemerintah membentuk timnas tidak akan menyalahi aturan dan membuat Indonesia terkena sanksi FIFA. Alasannya, langkah ini justru dilakukan sebagai salah satu upaya menuntaskan kisruh sepak bola Indonesia.
Ia pun berencana menyertakan KPSI ambil bagian menangani timnas. "Kalau mereka (PSSI dan KPSI) bisa bekerja sama di timnas, kisruh dualisme organisasi tentunya juga akan berakhir," katanya.
Apalagi, Roy mengaku sudah mendapat dukungan dari Presiden AFC Zhang Jilong untuk menuntaskan kisruh sepak bola Indonesia. Dukungan ini terkuak setelah Menpora mengirim staf khusus menemui Jilong.
Diakuinya, pertemuan itu memang tidak secara gamblang mengizinkan pemerintah mengambil alih timnas. Asalkan berlandaskan pada nota kesepahaman (MoU) antara PSSI dan KPSI di Kuala Lumpur, 7 Juni 2012, ini tidak akan menyalahi aturan.
"Semua demi Merah Putih. Kita harus mencari jalan tengah. Saya yakin langkah ini sesuai dengan MoU yang menginginkan timnas hanya satu," lugas Roy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika