Sabtu 25 Jul 2015 10:17 WIB

Sponsor Utama FIFA Layangkan Surat Kecaman atas Skandal Korupsi

Rep: C35/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Jerome Valcke
Foto: Reuters/Rodolfo Buhrer
Jerome Valcke

REPUBLIKA.CO.ID, ST. PETERSBURG -- Sekretaris Jendral FIFA, Jerome Valcke mengakui skandal FIFA yang terjadi baru-baru ini menuai kecaman dari pihak sponsor utama. Berbicara dalam konferensi pers di St. Petersburg dalam kualifikasi Piala Dunia 2018, dia menjelaskan Mc Donald's, Coca Cola dan Visa melayangkan surat ketidakpuasan mereka atas kasus yang menimpa FIFA tersebut.

Atas kecaman ini FIFA berencana menggelar pertemuan dengan mereka beserta tujuh  jajaran kepengurusan FIFA di Amerika Serikat."Kami akan menggelar pertemuan bulan depan, Agustus, dengan semua pihak sponsor FIFA dan jajaran FIFA, beserta ahli hukum dan bagian pemasaran," katanya menurut 3 News, Sabtu (25/7).

Dalam pertemuan tersebut FIFA ingin mendengarkan reformasi yang diinginkan dari versi mereka. Sepp Blatter yang sudah berjanji akan mengundurkan diri, sebelum presiden baru terpilih akan memastikan langkah reformasi yang sudah disepakati saat sidang penetapan waktu pemilihan.

Dalam sidang tersebut disepakati akan mengumumkan gaji seluruh jajaran tinggi FIFA. Selain itu akan diberlakukan batas waktu periodisasi jabatan dalam organisasi.

Terakhir, mereka juga akan memberlakukan aturan pengecekan latar belakang anggota komite eksekutif sebagai upaya independensi FIFA sebagai badan sepak bola dunia. Blatter pun sudah berjanji akan merealisasikannya.

Pada kesempatan lain, CEO Visa Charlie Scharf menyebutkan FIFA harus melakukan reformasi, dan mengganti presiden adalah reformasi yang sangat bermakna. Selain itu, dia mengatakan terkait independensi, partai ketiga dalam komisi yang diisi satu atau lebih pemimpin imparsial merupakan sebuah kritik yang harus direformasi.

Selanjutnya, Scharf menegaskan tidak ada reformasi yang berarti jika badan FIFA masih diisi dengan pejabat yang sama, secara keseluruhan. Sehingga dia menginginkan reformasi dari segi birokrasi dengan mengganti seluruh pejabat dengan pejabat baru yang lebih independen.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement