REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal rencana pencabutan SK Pembekuan PSSI. Presiden ke-6 RI itu percaya, pemerintahan saat ini mampu memberikan solusi yang tepat terkait masih matinya sepak bola di Tanah Air.
"Saya percaya Bapak Presiden, Menpora dan para pemimpin terkait dapat selesaikan masalah ini. Mari kita berikan dukungan," kata SBY lewat akun jejaring sosialnya @SBYudhoyono, yang dikutip Republika.co.id, Jumat (26/2).
Cicitan Ketua Umum Partai Demokrat itu ditandai dengan karakter *SBY*, yang artinya ungkapan tersebut dituliskan sendiri oleh pemilik akun terverifikasi itu.
SBY mengatakan, semakin larutnya 'pertikaian' antara pemerintah dan federasi sepak bola nasional membuat rakyat bingung. Menurut dia, hampir genap setahun pembekuan PSSI membuat masyarakat kehilangan harapan bakal selesainya krisis dan kemelut sepak bola Indonesia.
"Rakyat mulai lelah, bingung dan kehilangan harapan bakal terselesaikannya krisis kemelut PSSI dan persepakbolaan Indonesia," ujar presiden dua periode itu.
Padahal, rakyat punya harapan besar adanya solusi konkret pun bijak agar sepak bola nasional kembali bergairah. Harapannya, kata dia, tentu agar sepak bola nasional dapat kembali melanjutkan debutnya di kancah kompetisi dunia.
"Untuk rakyat, utamanya pencinta dan komunitas sepak bola, diperlukan kearifan, jiwa besar dan solusi yg tepat dari para pemimpin," sambung SBY.
Pembekuan PSSI oleh Kemenpora sudah mendekati waktu setahun. Rabu (24/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memanggil Menpora Imam Nahrawi untuk membuat kajian tentang rencana pencabutan SK Pembekuan 17 April 2015 tersebut.
Baca juga, Ini Syarat Pencabutan Sanksi ke PSSI.
Pemanggilan itu juga menyertakan hadirnya Ketua Komite Ad-Hoc PSSI, Agum Gumelar agar menyampaikan soal perkembangan dan arah perbaikan PSSI.Namun, usai pertemuan tersebut beragam argumentasi dikeluarkan oleh Imam dan Agum.
Agum mengklaim, dalam pertemuan dengan presiden itu, ada perintah agar Imam mencabut SK Pembekuan bikinannya itu. Sementara Imam, dalam semua kesempatan hanya mengatakan, bahwa perintah presiden kepadanya hanya untuk membuat kajian pencabutan, dan bukan melakukan pencabutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika