REPUBLIKA.CO.ID, -- Gagalnya Kongres PSSI dengan agenda utama pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2011-2015 di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (20/5), membuat iklim sepak bola Indonesia memanas bahkan harus berhadapan dengan FIFA.
Dua pihak yang bersitegang selama kongres yaitu Komite Normalisasi selaku pimpinan sidang dengan pemilik suara atau lebih dikenal dengan Kelompok 78 terus melayangkan komentarnya terkait kongres yang hanya berlangsung sekitar enam jam dan belum menghasilkan satu keputusan pun.
"Semua juga tahu kongres berjalan dengan lancar. Masalah beda pendapat dan banyaknya interupsi itu itu bukanlah ricuh tapi itu sebuah dinamika dalam sebuah kongres," kata perwakilan Kelompok 78, Yunus Nusi saat dikonfirmasi.
Sejak kongres sesi dua dimulai interupsi dari pemilik suara terus terjadi. Satu demi satu pemilik suara mengajukan usulan. Hanya saja usulan yang disampaikan hampir sama yaitu meminta Komite Normalisasi memberikan izin kepada Komite Banding Pemilihan menjelasakan hasil putusannya.
Hasil putusan badan yang diketuai oleh Achmad Riyadh itu adalah menerima banding yang diajukan oleh George Toisutta dan Arifin Panigoro yang sebelumnya dinyatakan gugur oleh Komite Normalisasi yang dalam hal ini juga sebagai Komite Pemilihan.
Kelompok 78 yang merupakan pendukung setia dari George Toisutta-Arifin Panigoro itu terus mengupayakan agar Komite Banding memberikan penjelasan. Hal tersebut dilakukan karena pihak Kelompok 78 menilai banyak terjadi kesalahan sehingga FIFA melarang keduanya maju dalam pemilihan.
Pemilik suara itu bahkan mendesak kepada perwakilan FIFA yaitu Direktur Pengembangan Asosiasi Thierry Regenass. Permintaan pemilik suara akhirnya dikabulkan meski seharusnya perwakilan dari federasi sepak bola dunia itu datang hanya sebagai peninjau dan tidak boleh memberikan penjelasan maupun keputusan.
Penjelasan itu tidak membuat puas pemilik suara yang tergabung dalam Kelompok 78. Bahkan interupsi semakin banyak dan membuat suasana sidang memanas. Mereka tetap menginginkan penjelasan dari Komite Banding karena hal itu akan dijadikan pegangan agar calon yang diusung bisa bersaing dengan calon yang lain.
Calon yang bersaing dalam Kongres PSSI yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai calon tetap oleh Komite Normalisasi adalah sebanyak 18 orang untuk ketua umum, 16 orang untuk ketua umum dan 51 orang untuk posisi anggota Komite Eksekutif PSSI.
Dengan kondisi yang sudah diluar kendali dan akan melayangkan mosi tidak percaya, salah satu anggota Komite Normalisasi Hadi Rudyatmo berdiri dan langsung meninggalkan lokasi kongres. Wakil Walikota Surakarta Jawa Tengah itu menilai kongres sudah tidak berjalan sesuai agenda yang ada meski belum sempat disahkan oleh pemilik suara sebagai peserta Kongres PSSI.
"Lebih baik saya mundur sebelum disuruh mundur oleh pemilik suara dengan mengatasnamakan rakyat. Kami di sini hanya melaksanakan tugas FIFA. Jika mendapatkan sanksi siapa yang akan mempertangungjawabkan kepada 230 juta masyarakat Indonesia," katanya dengan tegas.
Setelah Hadi Rudyanto keluar dari lokasi sidang membuat suasana sedikit memanas. Tidak ingin tekanan dan intrupsi terus berlanjut, Agum Gumelar selaku pimpinan sidang langsung menutup sidang tepat pukul 20.45 WIB dengan ketukan palu yang cukup keras. Selanjutnya pimpinan sidang berikut perwakilan FIFA dan AFC meninggalkan lokasi sidang, namun Kelompok 78 tetap bertahan.
"Perdebatan sudah berlangsung beberapa jam, suasananya menunjukkan bahwa kami tidak akan bisa menemukan kata sepakat, sekalipun sidang digelar 2-3 hari. Suasananya juga sangat emosional. Saya harus segera tutup karena jika diteruskan justru akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kondisinya memang tidak memungkinkan lagi," kata Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar.
Menurut dia, selama menjalani Kongres PSSI pihaknya tetap berpegangan pada mandat FIFA. Selama ini federasi sepak bola dunia itu telah menetapkan bahwa George Toisutta dan Arifin Panigoro serta dua orang lainnya yaitu Nurdin Halid dan Nirwan D Bakrie maju dalam pencalonan.
Meski Kongres PSSI saat ini telah ditutup dan belum mendapatkan sebuah keputusan yang seharusnya, hingga saat ini Komite Normalisasi yang merupakan badan bentukan dari FIFA itu belum memutuskan kelanjutan kongres. Komite Normalisasi saat ini konsentrasi menyusun laporan yang akan diserahkan ke FIFA.
Sanksi FIFA
Kegagalan sebuah kegiatan pasti akan dihadapkan dengan konsekuensi. Begitu juga dengan gagalnya Komite Normalisasi menjalankan Kongres PSSI dengan agenda utama pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2011-2015.
FIFA yang telah jauh-jauh hari melalui Komite Normalisasi telah menyarankan untuk melakukan perbaikan pada federasi depak bola Indonesia termasuk dalam menyelesaikan kasus kompetisi diluar kendali PSSI yaitu Liga Primer Indonesia. Jika semuanya tidak dilakukan maka Indonesia akan berhadapan dengan sanksi pembekuan dari FIFA.
"Kami yakin Indonesia tidak akan mendapatkan sanksi dari FIFA hanya dengan alasan pimpinan sidang Agum Gumelar keluar dari lokasi Kongres PSSI sebelum menetapkan sebuah keputusan," kata perwakilan Kelompok 78 Yunus Nusi saat dikonfirmasi.
Menurut dia, selama kongres berlangsung semuanya berjalan dengan lancar. Mekanisme kongres terus terjadi meski akhirnya belum dihasilkan sebuah keputusan. Pihaknya meyakini FIFA selaku federasi sepak bola dunia akan bertindak arif dalam memutuskan sebuah kebijakan.
Penyataaan yang sama dikatakan pengacara George Toisutta-Arifin Panigoro, Patrick Mbaya. Menurut pengacara asal Belgia itu FIFA tidak punya alasan untuk memberikan sanksi bagi Indonesia dan jika sanksi diberikan maka federasi sepak bola dunia itu melakukan kesalahan yang fatal.
"Tidak ada alasan FIFA jatuhkan sanksi pada Indonesia karena KN yang meninggalkan sidang. Jika ada sanksi berarti FIFA telah membuat blunder pada statutanya sendiri," katanya saat dikonfirmasi usai penutupan Kongres PSSI di Hotel Sultan Jakarta.
Patrick Mbaya merupakan pengacara khusus yang disiapkan oleh George Toisutta-Arifin Panigoro untuk menghadapi kasusnya melawan FIFA di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Namun, kasus yang ditangani ditolak oleh CAS karena dianggap Indonesia belum mendapatkan sanksi FIFA.
Sesuai dengan kabar yang berkembang kasus gagalnya Kongres PSSI akan dibawa ke sidang Komite Eksekutif FIFA, Senin (30/5). Selanjutnya akan diputusakan pada sidang sehari berikutnya. Sedangkan keputusan akan dipublikasikan Rabu (1/6).
Sebelum dilakukan sidang dipastikan lembaga pimpinan Sepp Blatter itu akan meminta penjelasan dari perwakilan yang dikirimkan ke Kongres PSSI yaitu Direktur Pengembangan Asosiasi FIFA Thierry Regenass dan Frank van Hattum. Selain itu juga akan menunggu laporan dari Komite Normalisasi selaku pimpinan sidang.
Jika sanksi dari FIFA yaitu pembekuan federasi sepak bola Indonesia benar-benar diberikan, maka banyak pihaknya yang sangat dirugikan. Indonesia juga dipastikan tidak bisa mengelar maupun mengikuti kegiatan sepak bola internasional.
Dampak paling dekat yang bisa langsung merasakan adalah klun Sriwijaya FC dan Persipura Jayapura. Kedua klub ini lolos ke babak 16 Piala AFC 2011. Jika sanksi benar-benar diberikan kepada Indonesia maka kedua klub ini tidak bisa melanjutkan lagi upaya merebut juara dan mengharumkan nama Indonesia dikancah internasional.
"Perjuangan kami selama ini akan sia-sia jika sanksi FIFA turun. Kami tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan karena kegagalan dalam pelaksanaan kongres," kata Direktur Teknik Sriwijaya FC, Hendry Zainuddin saat dikonfirmasi.
Menurut dia, untuk lolos 16 diperlukan perjuang yang keras dan membutuhkan banyak biaya. Untuk itu pihaknya berharap sanksi tidak akan turun dan perjuangan Laskar Wong Kito maupun Persipura Jayapura untuk mengharumkan nama bangsa terus berlanjut.
Selain dua klub tersebut pihaknya yang akan rugi jika sanksi FIFA turun adalah timnas sepak bola. Timnas dipastikan tidak bisa turun disemua ajang dibawah kendali lembaga pimpinan Sepp Blatter itu. Kegiatan paling dekat yang akan diikuti adalah Piala AFF 2011 U-23, penyisihan Piala Dunia 2014 dan SEA Games 2011 di Tanah Air.
Saat ini seluruh masyarakat pencinta sepak bola Indonesia dipastikan akan terus memantau perkembangan dari kasus yang terjadi. Untuk itu diperlukan kerja sama semua pihak mulai dari masyarakat, pemilik suara PSSI, Komite Normalisasi maupun pemerintah untuk mengupayakan agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi dari FIFA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika