REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muncul banyak desakan agar pemerintah melalui Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk segera mengambil alih PSSI. Dalam hal ini Deputi bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot Sulistiantoro Dewa Broto menganggap hal itu sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan FIFA.

Ia mengatakan dirinya hanya sebatas regulator dan pembina olahraga. Pihaknya menghormati kedudukan PSSI yang berikatan dengan induk internasional, yaitu FIFA. "Di situ kan ada peraturan pemerintah tidak boleh campur tangan," kata dia, Rabu (26/11).

Pihaknya menegaskan, dalam hal ini hanya bisa memantau kinerja PSSI. Itu pun selama tidak menyalahi peraturan. Pasalnya Indonesia berisiko dikucilkan jika hal semacam ini dilakukan.

Sementara ini, Gatot mengatakan, pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan pihak PSSI. Kemenpora akan mencaritahu langsung apa yang terjadi di dalam kubu organisasi itu. "Yang penting itu dialog," tegasnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pengamat Sepak Bola Nasional, Akmal Marhali. Menurutnya desakan masyarakat itu justru akan berujung pada huru hara yang baru.

Pengambilalihan PSSI oleh pemerintah, jikalau pun perlu, menurutnya harus melalui dialog dengan pihak FIFA ataupun AFC. Pasalnya PSSI bisa dengan mudah mengecap adanya interfensi pemerintah tanpa persetujuan dari FIFA.

Terutama dengan adanya momentum insiden Sepak Bola Gajah. Saat ini komunikasi begitu penting. "PSSI pasti akan ribut lah, merasa ladangnya diambil alih pemerintah," katanya.

Ditambah lagi, kata dia, nantinya sepak bola akan justru berbau politik. Padahal menurutnya sepak bola nasional harus didasarkan pada keinginan untuk berpreatasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika