REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memastikan akan segera bergabung dengan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI. Kabar ini muncul menyusul adanya rencana pertemuan perdana Komite Ad-Hoc dengan Kemenpora, Rabu (10/2).
Namun, langkah itu tak serta merta dan cuma-cuma. Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan di Kemenpora, Gatot Dewa Broto mengatakan, ada sejumlah kondisi yang harus dipenuhi komite tersebut jika menghendaki pemerintah mengirimkan delegasinya. Paling penting dikatakan dia, agar Komite Ad-Hoc merekomposisi keanggotaan wadah bentukan FIFA tersebut.
"Itu saja permintaannya. Simple saja kok," ujar dia, saat ditemui di Kemenpora, Jakarta, Selasa (9/2).
Selama ini, Gatot mengatakan, Komite Ad-Hoc didominasi keanggotaannya oleh orang-orang yang 'intim' dengan Kepengurusan PSSI. Komite Ad-Hoc diketuai Agum Gumelar. Nama Agum disetujui FIFA untuk membentuk komite tersebut lantaran reputasinya yang pernah menjadi Ketua Tim Normalisasi PSSI 2011.
Agum membawa sederet nama, antara lain: IGK Manila, tokoh sepak bola sebagai wakil ketua Komite Ad-Hoc. Selain itu, ada nama Tommy Welly sang Juru Bicara PSSI yang ikut dalam Komite Ad-Hoc. Ada juga nama pesepak bola Bambang Pamungkas, mewakili Asosiasi Pemain (APPI) dan Djoko Driyono yang dikenal dekat dengan PSSI lantaran posisinya sebagai CEO PT Liga, operator kompetisi PSSI.
Selain itu, ada juga nama Monica Desideria perwakilan dari sepak bola perempuan dan Mahfudin Nigara dari perwakilan KONI. Terakhir, nama Raja Parlindungan Pane yang mewakili KOI di dalam Komite Ad-Hoc. Sementara jatah kursi perwakilan pemerintah, sampai hari ini kosong lantaran Kemenpora menolak dominasi PSSI dalam keanggotaan komite tersebut.
"Proporsi keanggotaan harus equal (sama). Boleh ada semua unsur dalam keanggotaannya. Tapi ya jangan didominasi orang-orang dari PSSI," sambung Gato menambahkan.
Selain meminta perombakan keanggotaan Komite Ad-Hoc, Kemenpora juga meminta agar komite itu punya pertanggung jawaban yang jelas kepada pihak yang netral. Selama ini, Kemenpora menilai FIFA sebagai wasit pengurai konflik sepak bola nasional.
Alih-alih menjadi pengadil, menurut Gatot, selama ini, FIFA justeru menjadi corong PSSI untuk memuluskan kehendak orang-orang tertentu. Ungkapan Gatot itu mengaitkan sikap inkonsistensi FIFA soal kesepakatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pembentukan Tim Kecil.
Tim Kecil, diterangkan Gatot sampai hari ini tak sekalipun pernah digubris FIFA. Justeru sebaliknya, FIFA hanya mengesahkan pembentukan Komite Ad-Hoc PSSI pada Desember 2015 lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
