REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengisyaratkan akan segera mencabut pembekuan PSSI guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung serta terkait kehadiran dua wakil Indonesia yang melakukan pertemuan dengan FIFA.
Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S Dewa Broto, di Jakarta, Rabu, mengatakan, opsi pencabutan pembekuan PSSI memang berpeluang menjadi pilihan utama dibandingkan pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) seperti yang muncul saat ini.
"Ke arah option pertama (pencabutan pembekuan--Red). Namun, hingga saat ini kami belum mendapatkan arahan secara detail dari presiden," katanya, di sela penandatanganan kerja sama antara PT Gelora Trisula Semesta dengan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, permasalahan persepakbolaan nasional, dalam hal ini pembekuan PSSI, akan segera dituntaskan. Bahkan, pihaknya memberikan batas waktu, permasalahan ini harus tuntas sebelum pelaksanaan Kongres FIFA bulan depan.
Keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sepak bola ini juga ditunjukkan dengan pengiriman Ketua Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir bersama dengan Ketua Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar ke markas FIFA dan langsung ditemui sang presiden, yaitu Gianni Infantino.
Terkait dengan pertemuan wakil pemerintah dengan FIFA, pria yang juga Kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu membenarkan bahwa pertemuan tersebut telah dilaksanakan Selasa (26/4). Namun, pihaknya belum menjelaskan dengan detail hasil pertemuan tersebut.
"Saya tadi sudah tanyakan ke Pak Teten (kepala staf kepresidenan--Red). Pertemuan tadi betul. Ada hal yang positif. Tapi kami belum bisa memberikan penjelasan dengan detail," kata Gatot.
Keberangkatan dua delegasi Indonesia ke FIFA itu memang sudah direncanakan sejak awal. Hanya saja, sebelum berangkat, Ketua Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar meminta kepastian tertulis dari Kemenpora terkait pencabutan pembekuan PSSI.
Terkait permintaan surat tertulis dari Agum Gumelar, mantan deputi harmonisasi dan kemitraan Kemenpora ini mengatakan, garansi secara fisik memang tidak ada. Pemerintah hingga saat ini hanya berpikiran positif dalam menyelesaikan permasalahan persepakbolaan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
