REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X Sri Meliyana mengkritik pendanaan Asian Games 2018. Dia berpendapat pemerintah terlalu bergantung pada sponsor dalam pendanaan pesta olahraga antarnegara di Asia itu.
Meliyana mengatakan sampai saat ini belum ada kejelasan apakah dana dari sponsor sudah ada dan bisa digunakan untuk persiapan penyelenggaran Asian Games 2018. "Kita gak tahu sejauh mana pihak-pihak yang mengurus sponsor mengakui dana itu akan ada," kata dia saat dihubungi Republika, Kamis (8/6).
Meliyana berpendapat Rp 1,7 triliyun yang dianggarkan pemerintah pada APBN 2017 tidak akan mencukupi. Proses mencari dan mendapatkan sponsor pun tidak bisa dijamin.
"Kalau kami bertanya mana uangnya bukan berarti kami minta uangnya karena kalau uangnya kelihatan barangnya juga kelihatan. Kalau uangnya enggak ada, ya, dari sekian triliun yang keluar cuma 50 persennya," kata Meliyana.
Meliyana mengatakan saat Komisi X menyambangi Sumetera Selatan ternyata masih ada kekurangan dana beberapa ratus miliar. Namun, Kemenpora hanya mengakomodir atau menutupi kebutuhan dana itu sebesar Rp 40 miliyar.
"Itu yang diperlukan dalam waktu dekat karena pra-event segera dilaksanakan," kata dia.
Panitia Penyelenggara Asian Games (Inasgoc) 2018 membutuhkan dana hingga Rp 8,7 triliun untuk menyelenggarakan Asian Games dan Asian Para Games. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kala meminta anggaran itu direvisi hingga separuhnya, yaitu Rp 4,5 triliun.
Kebutuhan dana Rp 4,5 triliun itu dianggarkan melalui APBN dan sponsor. Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 1,5 triliun dalam APBN-Perubahan 2017. Jumlah itu lebih kecil dari usulan Inasgoc sebesar Rp 1,8 triliun.
Pemerintah berencana menggunakan dana dari pembangunan Olympic Center di Cibubur, Bogor, untuk menutupi kekurangan Rp 300 miliar. Pembangunan Olympic Center di Cibubur yang menelan dana Rp 456 miliar belum dilakukan.
Pemerintah menganggarkan dana Rp 1,7 triliun sampai Rp 1,8 Triliun dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2018 untuk penyelenggaran Asian Games tahun depan. Sisa dana lainnya akan dicari dari sponsor.
Namun, dana sponsor juga belum bisa masuk karena masih menunggu pembentukan Badan Layanan Umum (BLU). Badan ini akan berfungsi menampung dana sponsor sehingga terkelola dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
