Bapak Ibu yang saya hormati,
Saya ingin kita merenung, mengingat dan merefleksi perjalanan satu tahun ke belakang. Agak panjang saya ingin bercerita.
Ketika itu, akhir tahun 2014, pemerintah melalui Kemenpora dan Tim Sembilan menyatakan PSSI harus direformasi. Tata kelola sepakbola nasional harus dibongkar dan diubah menjadi lebih baik.
PSSI dituding tidak becus mengelola organisasi sepakbola. Bahkan PSSI dituduh sarang mafia bola, sarang pengatur skor, dan semua tuduhan buruk dan jahat terkait sepakbola.
Kompetisi PSSI yang akan diputar Liga Indonesia pun diganjal dengan alasan dua klub dilarang ikut serta oleh BOPI, yakni Arema dan Persebaya. Meskipun setelah itu, kedua klub ini boleh menjadi peserta di turnamen-turnamen yang dibuka Presiden RI.
Rencana kongres pemilihan PSSI pun diminta untuk ditunda. Bahkan Tim Sembilan mengancam meminta kepolisian untuk tidak memberi ijin kongres PSSI di Surabaya. Dengan alasan yang tidak kita ketahui secara jelas.
Puncaknya, sehari sebelum KLB PSSI, tepatnya tanggal 17 April 2015, Menpora mengeluarkan SK Pembekuan PSSI yang disampaikan esok harinya, di arena Kongres sesaat setelah saya terpilih sebagai ketua umum PSSI. Surat pembekuan tersebut juga diikuti permintaan kepada seluruh instansi pemerintahan dan kepolisian untuk tidak memberikan fasilitas pelayanan kepada PSSI.
Sejak saat itu, peran PSSI digantikan Tim Transisi yang mengkampanyekan perbaikan tata kelola sepakbola nasional yang lebih baik. Lebih berprestasi dan dapat dibanggakan di mata dunia. Meskipun akibat pembekuan tersebut, sepakbola Indonesia dikucilkan dari pergaulan internasional akibat sanksi FIFA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
